Sampang, Kabar Tegas – Dalam pandangan umumnya, Fraksi Amanat Bintang Nasional menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan belanja infrastruktur Kabupaten Sampang yang dinilai belum menjangkau wilayah pelosok. Berdasarkan Nota Penjelasan APBD 2026, Pemerintah Daerah menganggarkan belanja infrastruktur lebih dari Rp 300 miliar, namun fakta di lapangan menunjukkan masih banyak jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat, terutama di wilayah utara dan selatan Sampang.
Fraksi mengungkapkan adanya fenomena warga desa yang membangun jalan poros kabupaten menggunakan dana swadaya karena tidak tersentuh oleh APBD.
Pernyataan Muhammad Nur Mustakim:
“Jika rakyat harus mengumpulkan dana pribadi untuk membangun jalan kabupaten, maka itu bukan partisipasi, tapi bentuk kegagalan negara hadir. Belanja infrastruktur harus berpihak pada pemerataan, bukan terpusat di titik strategis tertentu saja.” ucapnya.
Menurut data BPS, akses infrastruktur yang tidak merata menjadi penyebab utama lambatnya pergerakan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan ekstrem di Sampang yang mencapai 23,19%, tertinggi di Jawa Timur.
Fraksi meminta Pemerintah Daerah menyusun peta pembangunan berbasis tingkat keterisolasian wilayah dan melakukan intervensi langsung pada desa-desa yang selama ini terpinggirkan oleh APBD. (fie)
